Menko Yusril Apresiasi Dibebaskannya Lima Warga Terdakwa Perkara Dugaan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Jambi

Jakarta, kilasjambi.web.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang membebaskan lima terdakwa dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit.

Kelima terdakwa tersebut adalah Aziz, Mislan, Samsu Alam, Junaidi, dan Alluk. Mereka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

“Saya mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah memutus perkara ini dengan membebaskan para terdakwa. Saya juga mengucapkan selamat dan penghargaan kepada para advokat yang telah membela masyarakat kecil yang sedang berhadapan dengan proses hukum,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Yusril, putusan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan pidana harus selalu berpedoman pada pembuktian yang sah dan meyakinkan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

“Saya berpesan kepada para hakim, tegakkanlah keadilan sampai langit ini runtuh. Pedomani pesan Ilahi dalam Al-Qur'an agar keadilan ditegakkan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu,” kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril mengingatkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat perubahan mendasar mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas.
Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP secara tegas menentukan bahwa permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.
Yusril karena itu meminta agar tidak lagi dibuat-buat kategori antara “bebas murni” dan “bebas tidak murni” sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas.

“Jangan lagi dicari-cari celah dengan membuat kategori ‘bebas murni’ dan ‘bebas tidak murni’ untuk mengajukan banding atau kasasi. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam KUHAP baru,” tegasnya.(*)